Perjalanan panjang Sumenep—mulai dari era kerajaan, masa kolonial, hingga resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia—menyimpan jejak sejarah yang kaya. Warisan tersebut masih dapat disaksikan melalui kisah para tokoh besar serta situs-situs bersejarah yang terawat hingga kini.
Asal-usul Nama Sumenep
Secara etimologi, nama Sumenep berasal dari bahasa Kawi atau Jawa Kuno, yakni Songenep. Kata ini merupakan gabungan dari dua unsur kata:
- Sung, yang bermakna relung, cekungan, atau lembah.
- Eneb, yang bermakna endapan yang tenang.
Jika digabungkan, Songenep memiliki arti “lembah atau cekungan yang tenang”. Seiring berjalannya waktu dan perubahan pelafalan masyarakat, kata Songenep berevolusi menjadi Sumenep seperti yang dikenal sekarang.
Latar Belakang Penetapan 31 Oktober
Berdasarkan catatan sejarah Kabupaten Sumenep dan Kitab Pararaton, penetapan hari jadi daerah ini berkaitan erat dengan sosok Arya Wiraraja (atau Banyak Wide). Sebelum memimpin Sumenep, ia dikenal sebagai penasihat politik Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari.
Kala itu, Arya Wiraraja memberikan pertimbangan kritis kepada Raja Kertanegara terkait rencana ekspedisi ke Kerajaan Sriwijaya serta mengingatkan potensi ancaman serangan dari bangsa Tartar. Namun, masukan tersebut justru memicu kemarahan sang raja.
Akibatnya, Arya Wiraraja dijauhkan dari pusat pemerintahan Singasari dan ditempatkan sebagai adipati di wilayah Madura Timur (Sumenep) pada 31 Oktober 1269. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan tonggak resmi Hari Jadi Kabupaten Sumenep.
Di bawah kepemimpinannya, Sumenep berkembang pesat berkat kecakapannya dalam berstrategi. Arya Wiraraja juga tercatat sebagai tokoh kunci di balik berdirinya Kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya. Setelah ia berpindah tugas ke wilayah Lumajang, tampuk kepemimpinan Sumenep dilanjutkan oleh putranya, Arya Bangah.
Perkembangan Kerajaan Sumenep dan Para Tokohnya
Setelah era Arya Wiraraja, Kerajaan Sumenep mengalami suksesi kepemimpinan lintas generasi. Tercatat ada sekitar 35 raja yang pernah memimpin sebelum sistem pemerintahan bertransformasi menjadi kabupaten.
Beberapa tokoh berpengaruh dalam lini masa Kerajaan Sumenep antara lain:
- Pangeran Jokotole (Pangeran Secodiningrat III): Raja Sumenep ke-13 (memerintah 1415–1460) yang tersohor dalam legenda masyarakat berkat kepiawaiannya sebagai empu pembuat perkakas dan jasanya membangun gerbang besar di era Majapahit.
- Raden Ayu Tirtonegoro: Dikenal sebagai satu-satunya pemimpin perempuan dalam sejarah Kerajaan Sumenep, yang kemudian menikah dengan Bindara Saod.
- Panembahan Notokusumo I (Somala): Naik takhta setelah wafatnya Bindara Saod dan Raden Ayu Tirtonegoro pada 1762. Masa pemerintahannya menjadi era keemasan pembangunan infrastruktur kerajaan.
Peninggalan Bersejarah Era Panembahan Somala
Pada masa kepemimpinan Panembahan Notokusumo I, lahir sejumlah mahakarya arsitektur yang kini menjadi ikon wisata sejarah dan religi di Sumenep, di antaranya:
- Keraton Sumenep: Pusat pemerintahan masa lampau yang kini difungsikan sebagai Pendopo Kabupaten Sumenep.
- Masjid Jamik Sumenep: Dibangun pada tahun 1763 dengan perpaduan arsitektur khas yang unik.
- Asta Tinggi: Kompleks pemakaman khusus para raja dan kerabat Keraton Sumenep.
Selain bangunan fisik, Sumenep juga melahirkan tokoh intelektual terkemuka, yakni Sultan Abdurrahman Pakunataningrat (putra Panembahan Notokusumo I). Ia dikenal sebagai poliglot yang menguasai berbagai bahasa asing dan kuno, termasuk Sanskerta dan Kawi, serta pernah membantu Thomas Stamford Raffles dalam menerjemahkan naskah-naskah kuno Nusantara.
Era Kolonial hingga Bergabung dengan NKRI
Memasuki era penjajahan, Sumenep turut berada di bawah kendali kolonial Hindia Belanda yang membawa perubahan pada tatanan politik dan jalur perdagangan di Pulau Madura.
Namun, kobaran semangat nasionalisme pada awal abad ke-20 membawa perubahan besar. Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sumenep resmi melebur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1950, wilayah ini ditetapkan secara administratif sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, menandai peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati.












